JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam (DPP LDII) menggelar webinar bertajuk ‘Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Ormas Islam serta Perkembangan Astronomi Modern’ di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Sabtu (26/9) meningkatkan kompetensi para perukyat sekaligus memperkuat kontribusi LDII dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.
Webinar menghadirkan pakar astronomi dan astrofisika, Thomas Djamaluddin, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Thomas menyoroti pentingnya pemahaman astronomi bagi perukyat agar pengamatan hilal tidak hanya mengandalkan aspek visual.
“Webinar dan seminar terkait hisab-rukyat ini tentu memperkuat kompetensi LDII. Terlebih, LDII telah membina para perukyat di berbagai daerah,” ujar Thomas.
Ia menjelaskan, peningkatan kompetensi mencakup pemahaman aspek teknis seperti kriteria penentuan, posisi hilal, potensi gangguan pengamatan, hingga keterkaitan hasil rukyat dengan keputusan pemerintah.
Thomas juga mendorong LDII agar mengintegrasikan hasil pengamatan hilalnya ke dalam jejaring rukyat nasional. Menurutnya, laporan rukyat LDII sebaiknya disalurkan melalui mekanisme resmi tingkat nasional, bukan hanya dikonsumsi secara internal.
“Jadi, hasil rukyat LDII bukan disimpan di internal saja, melainkan dipublikasikan dan dilaporkan dalam sidang isbat,” tambahnya.
Selain itu, ia memaparkan dinamika perbedaan metode hisab dan rukyat di antara ormas Islam di Indonesia. Keberagaman ormas dipandang sebagai karakteristik khas Indonesia yang perlu dirangkul dalam upaya mewujudkan kalender Islam yang mapan.
Ia mengungkapkan bahwa sejak 2025, dinamika perbedaan makin berkembang seiring hadirnya pendekatan hisab-rukyat lokal dan hisab global. Oleh karena itu, penyamaan kriteria dan dialog berkelanjutan sangat diperlukan untuk menemukan titik temu.
Untuk membangun kalender Islam yang teruji layaknya kalender Masehi, Thomas menekankan tiga syarat utama: kesepakatan otoritas, kesepakatan kriteria, dan kesepakatan batas wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Departemen PKD DPP LDII, Budi Luhur, menyampaikan bahwa ke depan akan memperkuat koordinasi para perukyat daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Hisab dan Rukyat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi perukyat. Diharapkan perukyat dapat memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah,” jelas Budi.
Budi menambahkan, ormas Islam memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kepada Kementerian Agama. Ia berharap perbedaan metode dapat disikapi dengan bijak untuk mencari persamaan, bukan memperlebar jurang pemisah.
Pengetahuan yang diperoleh dari webinar ini diharapkan tidak berhenti di tingkat perukyat, tetapi juga disosialisasikan kepada masyarakat luas agar perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dapat dipahami secara harmonis. Rls.
